Arsip berita Ranesi: Laporan Pilpres 2004 dari Makassar

0

PELATIHAN PILPRES MAKASSAR BERJALAN LANCAR, TAPI ITUKAH MASALAHNYA?

Di Balai Kota Makassar diselenggarakan Pelatihan Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden. Para pesertanya adalah para KPPS (Ketua
Panitia Pemungutan Suara). Hadir juga dalam pertemuan itu Sekda kota Makassar, Supomo Guntur, ketua KPU kota Makassar, Zulkifli Gani
Ottoh, dan utusan Uni Eropa dan UNDP. Laporan rekan Bari Muchtar dari Makassar.

Dalam sambutan pembukaannya Ketua KPU kota Makassar, Zulkifli Gani Ottto SH menyatakan penyelenggaraan pilpres di kota Makassar akan
menggunakan tehnologi informasi, yang disebutnya IT. Selain itu jumlah pemilih pada pilpres ini bertambah banyak dibandingkan dengan
pemilihan legislatif lalu.

Untuk sekarang ini penggunaan IT kita sudah akan laksanakan. Dan untuk KPU Makassar itu dipimpin oleh ibu Andi Tenri. Jumlah pemilih
sekitar 796 ribu pemilih. Sekarang sudah bertambah kurang lebih 52 ribu di Makassar, sehingga sekarang sekitar 855 ribu pemilih.

Zulkifli dengan lantang mengimbau para anggota KPPS Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk tidak melayani keluhan tanpa jalur resmi
antara lain harus pakai saksi. Ketua KPU Makassar menjelaskan juga tatacara pilpres, terutama masalah saksi.

Kita sudah imbau tegaskan bahwa satu hari H-1 mandat sudah berada di tangan ketua KPPS. Jam 7 pagi mereka sudah hadir untuk persiapan
pembukaan. Kalau mereka terlambat harus tegas. Coret. Kalau dia datang, anggap sebagai penonton.

Sekda kota Makassar, Supomo Guntur mengimbau para peserta pelatihan mengikuti acara ini dengan seksama. Dia juga mengimbau agar undangan
kepada penduduk dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada yang berdalih bahwa dia tidak menerima undangan. Setelah itu sekda membuka
acara pelatihan dengan resmi.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pelaksanaan pelatihan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 bagi KPPS, TPS dan PPK
sekota Makassar pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi.

Rudiarto Sumarwono dari UNDP, salah satu badan internasional yang membantu pemerintah Indonesia melaksanakan pemilu, menjelaskan
mustahil untuk memonitor semua penyaluran dana. Oleh karena itu UNDP terpaksa menentukan prioritas pengamatannya terhadap penjalanan
tugas.

Karena bagaimana pun voter education (pendidikan pemilih,red) yang baik, seandainya para petugas tidak mampu melaksanakan tugasnya
dengan baik, artinya mereka salah menulis perolehan suara pasangan calon atau pun mereka katakanlah melakukan dalam pengisian formuir,
itu kan suara-suara pemilih menjadi tidak berharga. Itulah yang menjadi concern UNDP agar pemilu ini berjalan dengan baik.

Seorang peserta pelatihan, Rafiuddin dari Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Tabaring menilai acara pelatihan ini sangat penting. Dan
informasinya yang diterima sudah cukup, walaupun hanya satu hari.

Saya rasa sudah cukup, karena kita dari kecamatan dari PPK setempat itu sudah dibekali. Jadi sebelum acara di Balai Kota ini kita sudah
adakan sosialisasi sebelumnya di PPK kecamatan.

Ibu Tentri A. Palallo dari KPU kota Makassar membenarkan pelatihan satu hari ini sudah cukup, karena ini sebenarnya salah bagian dari
rangkaian pelatihan. Kegiatan ini malah lebih bagus dari yang lain-lain, karena acaranya padat. Dia juga mengakui penyelenggaraan
pilpres akan lebih gampang dari pemilu legislatif lalu. KPU juga sangat berharap agar indepensinya terjamin. Tapi apakah juga bisa
sampai ke desa-desa?

Itu juga kendala besar yang dihadapi sekarang. Bagaimana memberikan pencerdasan kepada masyarakat desa. Supaya mereka memahami betul
untuk apa sih kita memilih. Jangan sampai kita bagian dari proses yang memanfaatkan ketidaktahuan rakyat.

Tapi masalahnya bukan soal ketidaktahuan rakyat, tapi soal intimidasi terutama terhadap masyarakat desa. Seorang rekan wartawan lokal yang
baru pulang dari pedesaan mengatakan banyak orang desa tidak mau mencoblos karena takut salah, padahal sudah diajari caranya. Dia
takut, kalau dia nanti salah pilih tanpa sengaja, artinya disebabkan masalah tehnis. Dia takut, akan diketahui oleh pejabat di desa, kalau
karena kebodohan tidak mencoblos capres tertentu dalam hal ini dari sebuah partai yang jaringannya sampai ke desa. Kalau pejabat desa
tahu, maka kalau dia berurusan dengan pemerintah akan dipersulit.

Komentar Via Facebook

Share.

About Author

Leave A Reply