Palestina Merana, Indonesia Harus Bagaimana?

0

 

Merespon konflik Palestina dan Israel yang makin memanas saat ini, tanggal 31 Juli 2017, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Belanda bekerja sama dengan PPI Amsterdam, ILUNI UI menyelenggarakan acara dialog bertajuk ‘Palestina Merana, Indonesia harus bagaimana? bertempat di Kampus Vrije Universiteit Amsterdam dengan dua penyaji diskusi, Hadi Rahmat Purnama, S.H, LLM (Kandidat Ph.d bidang Transnational Legal Studies, Faculty of Law, Vrije Universiteit Amsterdam, Ketua ILUNI UI) dan Dito Alif Pratama, S.Hi (Kandidat Master bidang Peace, Trauma and Religion, Vrije Universiteit Amsterdam) dan dimoredatori oleh Abdullah Muslich Rizal Maulana (Kandidat Master bidang interreligious studt, Vrije Universiteit Amsterdam).

Dalam paparannya, Hadi Purnama menjelaskan pentingnya melihat konflik ini dari dua sudut pandang hukum internasionai, pertama “peremptorynorms” artinya bahwa wilayah mandat mempunyai hak untuk “menentukan nasib sendiri” (self-determination) atau merdeka. Kedua, pelarangan penguasaan wilayah yang dianeksasi melalui perang. Lebih jauh lagi ia tegaskan bahwa berdasarkan “Partition Plan” Majelis Umum PBB tahun 1947, 43% wilayah mandat Palestina adalah klaim sah dari populasi Arab, maka dari itu tambahan 25% klaim wilayah dari Israel atas wilayah Palestina setelah perang kemerdekaan Israel tahun 1948 adalah tidak sah.

Hal ini diperkuat oleh Resolusi 242 dan 338 dari Dewan Keamanan PBB, yang mengharuskan Israel untuk mundur sampai garis Armistice 1949 bukan garis yang sesuai dengan “Paritition Plan” 1947. Di sisi lain dalam Perjanjian Oslo 1988 dan 1993, PLO mengakui batas wilayah Israel yang diperluas.
Oleh karenanya, pemukiman Israel yang saat ini berada di wilayah Palestina dan Jerusalem Timur merupakan pelanggaran atas kesepakatan antara Israel dan PLO. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 2004 tentang “Legal consequences of the construction of a wall in the ocuppied Palestian territory.

Hadi menegaskan bahwa tindakan Israel dan negara-negara pendukungnya yang menolak resolusi Majelis Umum PBB merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius, tegas Hadi

Di akhir paparannya anggota LAKPESDAM PCINU Belanda ini menegaskan bahwasanya pemerintah Indonesia harus konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak boleh goyah sedikitpun. ‘Yang penting dan harus kita lakukan saat ini adalah konsisten dengan langkah politik yang kita pilih. Kalau saat ini kita mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel, langkah ini yang harus terus kita pertahankan, sampai nantinya suasana berubah, yaitu saat konflik Israel-Palestina mereda, Palestina merdeka secara utuh, baru kita pikirkan langkah membangun hubungan diplomasi dengan Israel’.

Pemateri kedua, Dito Alif Pratama menyajikan diskusi tentang kondisi dan suasana konflik yang saat ini tengah terjadi di Israel-Palestina. Ketua KMNU Belanda ini mengajak para peserta diskusi untuk sama-sama melihat konflik Israel-Palestina bukan semata-mata konflik antar agama, tetapi lebih kepada konflik kemanusian, atau lebih spesifiknya, ia katakan, ‘penjajahan tersistem di era modern’. ‘Saat kita telah sama-sama memahami konflik ini sebagai konflik kemanusiaan, dimana ada sekelompok manusia yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak kemanusiaan dan kebebasanya yang terampas (baca: Palestina), maka yang akan bertanggung jawab untuk meredam hingga menyelesaikan konflik ini adalah seluruh umat manusia, tidak terbatas pada segmentasi satu agama maupun negara,” tegasnya.

Selanjutnya Dito menekankan pentingya peran bangsa Indonesia dalam membantu penyelesaiaian konflik. Selain karena mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim yang harus membantu saudara muslimnya di Palestina, bangsa Indonesia dalam konstitusinya juga dengan tegas menyatakan bahwasanya penjahajan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena konflik Israel-Palestina, sebagaimana Dito katakan dimuka lebih tepat jika dikategorikan sebagai satu bentuk penjajahan di era modern.

Dito juga merespon positif salah satu keputusan sidang komisi muktamar ke-33 Nahdlatul ulama di Jombang terkait dengan dukungan moril maupun materil terhadap upaya mewujudkan Negara Palestina yang merdeka, sambil tidak lupa menagih janji pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan janji kampanyenya dulu untuk mendukung kemerdekaan Palestina secara utuh. ‘Melalui forum ini, saya juga ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk sama-sama menyatukan suara menagih janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK untuk mendukung sepenuhnya kemerdekaan negara Palestina, janji kampanye ini harus dibuktikan dengan langkah politis dan diplomatis yang jelas dan tersistem.’

Di akhir diskusi KMNU mengeluarkan beberapa pernyataan/rekomendasi seputar konflik Israel-Palestina yang terjadi saat ini:

1. Keluarga Mahasiswa Muslim Nahdlatul Ulama (Belanda) mengutuk segala bentuk aksi diskriminatif dan represif pemerintah Israel terhadap masyarakat Palestina. Dan menghimbau pemerintah Israel untuk menghentikan segala bentuk aksi diskriminatif dan represif yang mengancam hak hidup dan kebebesan masyarakat Palestina.

2. Mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih mendalami konflik Israel-Palestina semata-mata bukan sebagai konflik antar agama, tetapi konflik kemanusiaan sehingga diharapkan akan berpengaruh pada metode penyelesaian konflik yang lebih komprehensif

3. Keluarga Mahasiswa Muslim Nahdlatul Ulama (KMNU) Belanda dengan tegas mengimbau pemerintah Indoenesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya melalui upaya diplomatik yang lebih jelas dan tersistem dengan menggunakan instrumen hukum Internasional yang telah ada.

 

 

Komentar Via Facebook

Share.

About Author

Leave A Reply